Bagi pemerintah kabupaten dan kota, permintaan gubernur adalah ujian kepekaan. Sekolah dasar dan SMP menampung anak-anak yang lebih muda, sehingga kebutuhan perlindungannya pun tak kalah besar. Respons cepat dari para kepala daerah akan menentukan apakah pengetatan ini merata.
Sementara itu, publik tentu akan mengamati bagaimana aturan ini berjalan dari hari ke hari. Dukungan dan kritik sama-sama wajar, selama bertujuan memperbaiki pelaksanaan. Yang tidak boleh terjadi adalah aturan hanya ramai di awal lalu hilang tanpa bekas.
Dedi sendiri menempatkan kebijakan ini dalam kerangka yang lebih besar, yaitu menjaga marwah proses belajar. Sekolah, dalam pandangannya, adalah tempat yang harus dilindungi dari kegaduhan agar tugas mendidik dapat berjalan. Gerbang yang tertutup hanyalah simbol paling kasatmata dari prinsip itu.
Dengan nota dinas 12 Oktober 2026 sebagai pijakan, Jawa Barat kini memasuki babak baru dalam pengelolaan keamanan sekolah. Langkah awalnya sudah diambil dari Bandung, dan kini bola ada di tangan cabang dinas, kepala sekolah, serta para kepala daerah. Hasilnya akan terlihat dari suasana kelas yang lebih tenang dan guru yang bisa mengajar tanpa rasa waswas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.