Bagi insan pers, pengetatan ini juga memberi pesan. Peliputan di lingkungan sekolah sebaiknya didahului izin dan koordinasi dengan kepala sekolah atau dinas terkait. Wartawan profesional umumnya sudah terbiasa dengan tata cara tersebut.
Justru kehadiran oknum yang mengaku wartawan tanpa identitas jelas yang selama ini merugikan citra profesi. Mereka merusak kepercayaan publik terhadap kerja jurnalistik yang sebenarnya. Pengetatan akses bisa menjadi filter yang membantu memisahkan keduanya.
Jika dilihat dari kacamata tata kelola, langkah Dedi memperlihatkan pola yang cukup khas. Ia merespons satu insiden dengan kebijakan yang bersifat umum dan dapat diterapkan segera. Nota dinas dipilih sebagai instrumen karena ia cepat diterbitkan dan langsung bisa dijalankan cabang dinas.
Kecepatan itu patut dicatat. Hanya dalam hitungan hari, sebuah persoalan di satu sekolah dasar di Sukabumi berubah menjadi aturan yang berlaku bagi sekolah-sekolah menengah di seluruh provinsi. Tantangannya kini bergeser dari penerbitan aturan ke pengawasan pelaksanaannya.
Pengawasan itulah yang biasanya paling sulit. Aturan yang baik bisa pudar bila tidak dipantau secara berkala. Cabang dinas pendidikan perlu memastikan sekolah benar-benar menjalankan, bukan sekadar menerima salinan nota dinas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.