MK Putuskan Anggaran MBG Harus Dipisah dari Dana Pendidikan

31 Juli 2026 10:30

FAQ

Apa isi putusan MK terkait anggaran MBG?
MK memutuskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis tidak boleh lagi bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN, paling lambat mulai APBN 2027 atau APBN 2028.

Apakah program MBG dinyatakan inkonstitusional oleh MK?
Tidak. MK menegaskan bahwa program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah. Yang dipermasalahkan hanya sumber pendanaannya yang berasal dari anggaran pendidikan.

Siapa yang mengajukan gugatan ke MK soal anggaran MBG ini?
Gugatan diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara TB Nusantara yang mempersoalkan kebijakan penggunaan dana pendidikan dalam UU APBN 2026 untuk membiayai program MBG.

AI Summary

Dalam sidang yang digelar Kamis, 30 Juli 2025, di gedung MK, Jakarta Pusat, hakim konstitusi memutuskan bahwa anggaran program MBG tidak boleh lagi bersumber dari pos anggaran pendidikan dalam APBN.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama pegiat pendidikan yang khawatir alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan—yang diamanatkan konstitusi—tergerus oleh program sosial yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar-mengajar.

Pemerintah perlu segera mengidentifikasi dari mana anggaran MBG akan dialihkan—apakah dari pos belanja sosial, pos prioritas nasional, atau sumber lain yang tidak terkait mandat konstitusional 20 persen untuk pendidikan.

Basic summary