Silmy Karim sebelumnya dikenal sebagai birokrat dengan rekam jejak yang cukup menonjol. Ia pernah memimpin transformasi layanan di Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk modernisasi paspor dan digitalisasi layanan keimigrasian. Namun kini, namanya terseret dalam pusaran persoalan hukum yang berujung pada pencopotan jabatan.
Kasus yang menjerat Silmy menambah daftar pejabat pemerintahan yang harus berhadapan dengan proses hukum di era Prabowo. Sebelumnya, beberapa pejabat di berbagai kementerian juga telah menghadapi proses serupa, menciptakan iklim kehati-hatian di kalangan aparatur negara.
Publik kini menunggu proses hukum selanjutnya. Apakah Silmy Karim akan ditetapkan sebagai tersangka secara resmi, atau masih dalam tahap penyelidikan, menjadi pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab dalam pernyataan resmi pemerintah.
Yang jelas, pesan dari Istana sudah gamblang: posisi dan jabatan tidak akan menjadi tameng dari jangkauan hukum. Pemerintah memilih untuk tidak berdiri di antara pejabat yang terjerat hukum dan proses peradilan yang menyertainya.
Langkah ini juga memberi sinyal kepada seluruh menteri dan wakil menteri bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang tidak boleh dikhianati. Di bawah kepemimpinan Prabowo, slogan “perang melawan korupsi” tampaknya mulai menemukan wujud konkretnya—setidaknya dalam kasus Silmy Karim.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.