Kekhawatiran publik terhadap kelancaran pelayanan di bawah naungan Kementerian Imipas pun langsung direspons. Prasetyo memastikan bahwa meski kursi wakil menteri kini kosong, roda pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.
Koordinasi intensif telah dilakukan antara Sekretariat Negara dan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak berdampak pada pelayanan publik. Pemerintah tampaknya telah mengantisipasi kekosongan ini jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan.
Langkah pemberhentian Silmy Karim bukan sekadar respons administratif. Ini menjadi bagian dari narasi besar yang terus dibangun Presiden Prabowo sejak awal kepemimpinannya—bahwa integritas dan tata kelola yang bersih adalah fondasi pemerintahannya.
Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden secara konsisten dan berulang kali menyampaikan pesan yang sama kepada seluruh jajaran kabinet: jaga integritas, perkuat tata kelola, dan bersihkan lingkungan masing-masing. Pesan itu bukan sekadar retorika, melainkan arahan yang kini terbukti dieksekusi secara nyata.
Prabowo, menurut Prasetyo, kerap menekankan bahwa perang melawan korupsi adalah agenda yang tidak bisa ditawar. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu hal yang harus dipastikan bersama oleh seluruh elemen pemerintahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.