Namun logika itu harus berjalan dua arah. Semakin besar tanggung jawab dan fasilitas sebuah jabatan, semakin tinggi pula standar hasil kerja dan pertanggungjawabannya. Tidak bisa pentingnya jabatan selalu jadi alasan saat membahas fasilitas, lalu mendadak bergeser ke rumitnya proses politik ketika publik bertanya soal hasil kerja nyata.
Rakyat tidak merasakan fungsi DPR dari tebalnya dokumen atau banyaknya rapat yang digelar. Mereka merasakannya melalui kualitas undang-undang yang dihasilkan, penggunaan anggaran, pengawasan terhadap pemerintah, harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan kualitas layanan publik yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
Di dunia kerja biasa, hubungan antara hak dan kinerja terasa jauh lebih sederhana. Gaji bisa naik kalau performa membaik, bonus diberikan ketika target tercapai, dan karier bisa berhenti ketika hasil kerja terus mengecewakan. Wajar jika publik juga menginginkan pertanggungjawaban yang jelas dari jabatan yang seluruh fasilitasnya dibayar menggunakan uang negara.
Ironinya justru terlihat di sana. Gaji punya dasar hukum, tunjangan punya aturan rinci, fasilitas punya anggaran yang terukur, dan pensiun pun memiliki rumus yang bisa dihitung. Tetapi ketika membahas hasil kerja, ukuran yang muncul sering terasa jauh lebih kabur. Menghitung hak pejabat rupanya jauh lebih mudah daripada memastikan publik puas terhadap hasil pengabdiannya.
MK tidak memilih jalan pintas dengan langsung menghapus seluruh pensiun pejabat. Mahkamah meminta pembentuk undang-undang merancang ulang sistemnya secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan karakter masing-masing lembaga, independensi pejabat, keadilan, akuntabilitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.