JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Istana Merdeka bukan sekadar gedung bersejarah tempat para presiden berpikir keras. Di sanalah, pada Senin 7 September 2026, Presiden Prabowo Subianto duduk bersama jajaran pemerintah untuk membahas dua hal yang terdengar jauh berbeda namun sesungguhnya satu napas: bagaimana memastikan rakyat punya akses ke uang, dan bagaimana memastikan mereka tetap makan ketika alam mulai tak bersahabat.
Rapat terbatas itu berlangsung di tengah tekanan ganda yang kini menghimpit pemerintah. Di satu sisi, jutaan warga Indonesia masih hidup di luar sistem keuangan formal. Di sisi lain, ancaman El Nino mengintai, sementara sejumlah gunung berapi di Nusantara belum mau berdiam diri.
Survei terbaru OJK bersama BPS mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat telah menyentuh angka 93,62 persen. Angka itu terdengar membanggakan. Namun ada celah yang tak bisa diabaikan: literasi keuangan masyarakat baru berada di level 63,57 persen. Artinya, banyak orang sudah punya akses ke layanan keuangan, tapi belum tentu tahu cara menggunakannya dengan bijak.
Prabowo tak puas dengan angka-angka itu. Ia memberi arahan tegas: setiap warga Indonesia harus punya rekening bank. Bukan wacana, melainkan program konkret yang akan segera dijalankan melalui dua institusi perbankan pelat merah, BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Caranya cerdas sekaligus ambisius. Pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan dari Dukcapil, lalu memadankannya dengan sistem pembayaran Bank Indonesia. Dari sana, rekening akan disiapkan langsung untuk masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Tidak perlu antre panjang di kantor cabang. Tidak perlu formulir berlembar-lembar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.