PUNGGAWANEWS – Indonesia sedang menghadapi tekanan fiskal yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik narasi optimisme. Bukan satu, bukan dua, tetapi tiga defisit sekaligus menghantam perekonomian nasional—dan respons pemerintah justru mengundang tanya: apakah para pengambil kebijakan benar-benar memahami kegawatan situasi ini?

Yang terbaru dan paling mengejutkan, aparat negara—termasuk Babinsa, TNI, Polri, hingga Satpol PP—dilaporkan mulai dilibatkan dalam operasi penagihan dan pendataan wajib pajak yang menunggak. Bukan petugas pajak. Bukan aparat keuangan. Melainkan aparat keamanan dan ketertiban.

Langkah ini bukan muncul dari ruang hampa. Ia adalah simtom dari sebuah negara yang keuangannya sedang tidak baik-baik saja.

Defisit Pertama: Kantong Negara Sudah Bocor di Kuartal Awal

Hanya dalam tiga bulan pertama tahun ini, APBN sudah mencatat defisit fiskal sebesar Rp240 triliun. Angka ini setara dengan hampir satu persen dari total Produk Domestik Bruto Indonesia—lenyap hanya untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara.

Masalahnya bukan sekadar angka. Masalahnya adalah ke mana uang itu mengalir. Analis dan pengamat ekonomi mempertanyakan efektivitas berbagai program pemerintah yang dinilai lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif. Belanja sosial yang masif, proyek-proyek yang hasil nyatanya sulit diukur, dan anggaran yang terus mengembang tanpa koreksi berarti.