Dedi mengaku itulah salah satu alasan mengapa dua tahun pertama masa jabatannya sebagai gubernur dipenuhi kontroversi dan keributan. “Saya ingin semua orang objektif. Yang baik bilang baik, yang buruk bilang buruk,” tegasnya.
Ia ingin masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang cerdas — bukan masyarakat yang sekadar ikut arus berita. Ia mengkritik kecenderungan orang Sunda yang disebutnya sebagai “hayam lisung” — jagoan di kampung sendiri, tapi kerdil di hadapan dunia luar.
Di bagian lain pidatonya, Dedi membeberkan sejumlah kebijakan yang ia anggap sebagai bukti nyata kehadiran negara: dari program beasiswa langsung ke individu siswa, MOU dengan rumah sakit se-Jawa Barat dan Jakarta untuk menjamin warga ber-KTP Jabar yang tidak punya BPJS, hingga pembiayaan pengobatan penyakit langka yang menelan biaya ratusan juta rupiah per minggu.
Soal defisit anggaran yang ramai diperbincangkan, Dedi meluruskan: penundaan pembayaran proyek bukan berarti defisit. “Kalau tunda bayar, tidak ada bunga. Kalau pinjam, ada bunga. Itu caranya,” katanya. Ia justru menghitung penundaan bayar sebagai keuntungan pemerintah — proyek selesai lebih cepat dengan harga sebelum inflasi naik.
Dedi menutup pidatonya dengan pesan kepada PWI: jangan takut mengoreksi dirinya, asal berdasarkan data yang objektif. Ia meminta PWI serius menggelar pelatihan jurnalisme secara konsisten — seperti yang ia tuntut dari dunia pendidikan.
“Wartawan harus cerdas, objektif, dan sejahtera,” kata Dedi, menutup pidatonya di tengah tepuk tangan meriah para jurnalis yang hadir.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.