MAKASSAR, PUNGGAWANEWS – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp2,2 triliun untuk membangun lima kawasan peternakan terintegrasi di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Angka itu bukan angka kecil — dan pertanyaan yang justru paling penting bukan soal berapa besar proyeknya, melainkan siapa yang paling banyak menikmati hasilnya.
Pembangunan ini merupakan tahap awal dari rencana pengembangan ekosistem peternakan nasional dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Konsepnya dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir: mulai dari pabrik pakan, pembibitan atau DOC, budidaya ayam, produksi telur, hingga pengembangan sapi perah dan susu. Di atas kertas, rencana ini terdengar menjanjikan.
Indonesia memang membutuhkan lebih banyak produksi pangan. Kebutuhan protein masyarakat terus meningkat, sementara untuk susu saja ketergantungan pada impor masih sangat besar. Kementerian Pertanian mencatat produksi susu segar dalam negeri baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional, sedangkan 80 persen sisanya masih dipenuhi dari luar negeri. Ada lubang besar yang harus ditutup.
Namun pertanyaan nyata justru muncul dari sini. Dana sebesar Rp2,2 triliun itu nantinya paling banyak mengalir ke mana? Ke peternak rakyat yang selama ini memelihara sapi dengan kandang sederhana, membeli pakan sedikit demi sedikit, dan menjual susu setiap hari? Atau justru ke perusahaan besar yang sejak awal sudah memiliki modal, teknologi, lahan, akses pembiayaan, dan kemampuan membangun peternakan berskala industri?
Pertanyaan itu bukan datang dari kekhawatiran yang berlebihan. Beberapa tahun terakhir, peternak rakyat sudah berkali-kali menghadapi persoalan yang sama. Mereka diminta meningkatkan produksi, tetapi biaya pakan naik. Mereka diminta menambah populasi sapi, tetapi modalnya terbatas. Mereka diminta menghasilkan susu berkualitas, tetapi fasilitas dan teknologinya belum memadai.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.