JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius, mengalokasikan kredit program senilai Rp394,2 triliun untuk tahun 2027. Angka ini melonjak signifikan dibanding target tahun sebelumnya yang dipatok sebesar Rp337 triliun, menandai tekad pemerintah mendorong perputaran ekonomi dari lapisan terbawah masyarakat.

Keputusan strategis ini lahir dari Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang digelar pada November . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin langsung forum tersebut, didampingi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta sejumlah kementerian terkait.

Kebijakan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Pemerintah memproyeksikan program ini menjangkau sekitar 28 juta keluarga, atau setara dengan 100 juta penduduk Indonesia, menjadikannya salah satu intervensi pembiayaan terbesar dalam sejarah negeri ini.

Tulang punggung alokasi tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat dengan plafon Rp325 triliun, naik dari Rp295 triliun pada . Sasarannya meluas, bukan hanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, melainkan juga para nelayan serta pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Langkah ini mencerminkan visi pemerintah agar aset non-fisik pun bisa menjadi jaminan permodalan.

Sektor perumahan mendapat perhatian serius dengan alokasi Rp30 triliun melalui skema Kredit Program Perumahan. Dana ini mencakup pembelian, pembangunan, hingga renovasi hunian bagi masyarakat, termasuk pembiayaan bagi pengembang dan pedagang bahan bangunan. Menariknya, pemerintah membuka peluang untuk menambah plafon perumahan ini melampaui Rp30 triliun pada semester kedua 2027, bergantung pada tingkat serapan di lapangan.



Follow Widget