BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka pidatonya di hadapan ratusan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat pada Jumat 2/10, dengan sebuah pengakuan yang langsung memancing gelak tawa sekaligus perenungan — bahwa di masa lalu, menjadi ketua PWI kabupaten bisa membuat seorang jurnalis duduk sejajar dengan bupati, bahkan mendapat jatah alokasi proyek.
“Dulu, kadang wartawan bisa dapat alokasi dana proyek di kabupaten-kota. Dulu ya, bukan sekarang,” ujar Dedi dalam acara pelantikan pengurus PWI Jawa Barat, disambut tawa hadirin yang memenuhi Gedung Merdeka.
Pernyataan itu bukan sekadar anekdot. Dedi sedang menggambarkan betapa dalamnya transformasi dunia jurnalisme — dari era ketika wartawan adalah figur yang ditakuti dan dihormati, hingga kini ketika siapapun bisa menjadi “jurnalis” hanya bermodal akun media sosial dan telepon pintar.
Dedi mengenang masa kecilnya, ketika mendapatkan majalah atau koran tiga hari sekali saja sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Akses informasi begitu terbatas, sehingga profesi jurnalis menjadi sangat bergengsi. Hanya segelintir orang yang bisa menyandang profesi itu, dan seluruhnya bernaung di bawah PWI.
Namun dunia berubah. Era reformasi membuka keran kebebasan pers selebar-lebarnya. Organisasi jurnalistik bermunculan. Bahkan, kata Dedi, orang yang hanya memegang selembar stensilan pun bisa mengaku wartawan. Di sinilah, menurut Dedi, profesionalisme jurnalisme mulai terkikis.
Wartawan profesional terikat kode etik — berita harus berimbang, sumber harus jelas, wawancara harus dilakukan, pertanyaan harus menyentuh kepentingan publik. Tapi wartawan “stensilan” tidak perlu semua itu. Cukup tulis sesuatu yang membuat pejabat takut, dan amplop pun keluar.
Gelombang berikutnya lebih besar lagi: era digital. Munculnya Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube mengubah segalanya. Bukan sekadar menggerus media cetak, tapi juga mengancam media online dan televisi. Kini, setiap orang punya “stasiun TV”-nya sendiri di genggaman.
Dedi menyebut munculnya kelompok baru yang ia sebut “buzzer” — para pengguna media sosial yang digerakkan kepentingan politik untuk membentuk opini publik. Narasi yang dibangun bukan fakta objektif, melainkan manipulasi opini.
Namun di tengah kebisingan itu, Dedi justru optimistis. Ia menganalogikan kebutuhan akan media independen seperti kebutuhan manusia akan air jernih dan udara bersih. “Setiap Jumat dan Sabtu, Ciwidey selalu penuh. Ciater selalu penuh. Orang mencari tempat yang jernih karena batin mereka lelah dengan kepalsuan,” katanya.
Itulah mengapa, kata Dedi, jurnalis objektif dan media yang independen tetap akan dicari. Tapi ia tidak menutup mata terhadap tantangan nyata: biaya produksi media terus membengkak, pendapatan iklan terus turun karena tersedot platform digital. Media akhirnya terpaksa bergantung pada birokrat dan politisi — dan di sinilah independensi diuji.
Dedi mengaku itulah salah satu alasan mengapa dua tahun pertama masa jabatannya sebagai gubernur dipenuhi kontroversi dan keributan. “Saya ingin semua orang objektif. Yang baik bilang baik, yang buruk bilang buruk,” tegasnya.
Ia ingin masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat yang cerdas — bukan masyarakat yang sekadar ikut arus berita. Ia mengkritik kecenderungan orang Sunda yang disebutnya sebagai “hayam lisung” — jagoan di kampung sendiri, tapi kerdil di hadapan dunia luar.
Di bagian lain pidatonya, Dedi membeberkan sejumlah kebijakan yang ia anggap sebagai bukti nyata kehadiran negara: dari program beasiswa langsung ke individu siswa, MOU dengan rumah sakit se-Jawa Barat dan Jakarta untuk menjamin warga ber-KTP Jabar yang tidak punya BPJS, hingga pembiayaan pengobatan penyakit langka yang menelan biaya ratusan juta rupiah per minggu.
Soal defisit anggaran yang ramai diperbincangkan, Dedi meluruskan: penundaan pembayaran proyek bukan berarti defisit. “Kalau tunda bayar, tidak ada bunga. Kalau pinjam, ada bunga. Itu caranya,” katanya. Ia justru menghitung penundaan bayar sebagai keuntungan pemerintah — proyek selesai lebih cepat dengan harga sebelum inflasi naik.
Dedi menutup pidatonya dengan pesan kepada PWI: jangan takut mengoreksi dirinya, asal berdasarkan data yang objektif. Ia meminta PWI serius menggelar pelatihan jurnalisme secara konsisten — seperti yang ia tuntut dari dunia pendidikan.
“Wartawan harus cerdas, objektif, dan sejahtera,” kata Dedi, menutup pidatonya di tengah tepuk tangan meriah para jurnalis yang hadir.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.