JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-21 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Selasa, 9 Juni 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ketuk palu persetujuan itu terjadi setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta konfirmasi kepada seluruh anggota yang hadir. Jawaban bulat “setuju” dari lantai sidang menjadi penanda babak baru regulasi kepolisian Indonesia.

Sebelum pemungutan persetujuan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan akhir proses pembahasan. Ia menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah menjalankan asas partisipasi bermakna secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas.

Komisi III menggelar 12 rapat dengar pendapat umum untuk menjaring masukan dari masyarakat luas. Selain itu, tim legislator melakukan kunjungan ke universitas di 12 provinsi, mengundang para ahli hukum, pakar kesehatan masyarakat, kelompok sipil, hingga perwakilan mahasiswa untuk didengar aspirasinya.

“Akhirnya, setelah pembahasan intensif, panitia kerja menyelesaikan tugasnya,” ujar Habiburokhman dalam sidang.

AI Summary

Apa yang dimaksud dengan RUU Polri yang baru saja disahkan DPR? RUU Polri adalah perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang disahkan DPR pada 9 Juni 2026 dan memuat delapan pokok pembaruan terkait transformasi, pengawasan, profesionalisme, hingga penguatan Kompolnas.

Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Polri ini? Ya, Komisi III DPR RI menggelar 12 rapat dengar pendapat umum dan melakukan kunjungan ke universitas di 12 provinsi untuk menjaring masukan dari pakar hukum, akademisi, kelompok masyarakat, dan mahasiswa sebelum undang-undang disahkan.

Apa peran Kompolnas dalam UU Polri yang baru? Dalam UU Polri terbaru, fungsi dan kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diperkuat agar lembaga pengawas eksternal ini lebih efektif dalam memastikan akuntabilitas dan kinerja institusi Polri kepada publik.

Basic summary