MAKASSAR, PUNGGAWANEWS – Kabupaten Sinjai mencatatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I 2026 sebesar 50,97 persen, tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Capaian Sinjai berada jauh di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 36,15 persen. Posisi kedua ditempati Kabupaten Sidenreng Rappang dengan realisasi 49,16 persen, disusul Kabupaten Luwu sebesar 48,49 persen. Sementara Kabupaten Luwu Timur menjadi daerah dengan realisasi terendah, yakni 15,26 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai, Asdar Amal Dharmawan, mengatakan tingginya realisasi belanja merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, capaian tersebut didukung oleh optimalisasi belanja operasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemenuhan belanja pegawai, serta percepatan belanja modal, belanja barang dan jasa, hingga bantuan keuangan kepada desa dan masyarakat.
“Capaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan Universal Health Coverage dengan pemenuhan premi BPJS Kesehatan yang menjadi prioritas di bidang kesehatan,” ujar Asdar.
Bupati Sinjai, Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si., menyambut capaian tersebut sebagai indikator bahwa program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai target.
“Alhamdulillah, ini kabar yang sangat menggembirakan. Pengelolaan anggaran adalah roda penggerak ekonomi. Kerja keras seluruh OPD membuat manfaat pembangunan dapat langsung dirasakan masyarakat tanpa tertunda,” kata Ratnawati.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran.
“Jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan. Kita harus konsisten menerapkan prinsip money follow program agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya penguasaan aspek perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan oleh kepala daerah serta pimpinan OPD.
“Kuasai perencanaan, kuasai penganggaran, kuasai pengelolaan keuangan. Karena anggaran merupakan energi utama dalam menjalankan program-program pembangunan,” tegas Fatoni.
Ia juga mengingatkan agar setiap penyusunan program mengacu pada visi dan misi kepala daerah dengan menerapkan prinsip money follow program dan money follow function sehingga anggaran dapat dialokasikan secara efektif sesuai prioritas pembangunan.
Berdasarkan data SIPD Kemendagri, terdapat 15 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang realisasi belanja APBD semester I 2026 berada di atas rata-rata nasional. Selain Sinjai, daerah tersebut antara lain Kabupaten Sidenreng Rappang, Luwu, Pangkep, Parepare, Barru, Bulukumba, Bone, Luwu Utara, Enrekang, Pinrang, Jeneponto, Toraja Utara, Takalar, dan Maros.
Capaian tersebut memperkuat posisi Kabupaten Sinjai sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik di Sulawesi Selatan pada semester pertama 2026, sekaligus menjadi modal dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik pada semester berikutnya.
FadelM (Biro Sinjai)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.