Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan seruan keras kepada seluruh aparatur berseragam agar menjalankan fungsi sesungguhnya—melayani dan melindungi masyarakat, bukan mempersulit atau mengeksploitasi mereka.
“Kami berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Semua pihak yang mengenakan seragam resmi harus melayani dan melindungi masyarakat, bukan mempersulit atau memanfaatkan mereka,” tegasnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik melalui media sosial kini menjadi salah satu instrumen kontrol yang paling efektif terhadap perilaku aparat di lapangan. Rekaman warga biasa kini bisa langsung sampai ke meja gubernur dalam hitungan jam.
Respons cepat Dedi Mulyadi pun mendapat sambutan positif dari warganet. Banyak yang menilai sikap tegas gubernur ini sebagai langkah yang sudah seharusnya dilakukan sejak lama, sementara sebagian lain meminta agar proses pemecatan benar-benar ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar pernyataan di media sosial.
Kini publik menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kota Bekasi. Apakah pemecatan tidak hormat itu benar-benar akan dieksekusi, atau hanya berakhir sebagai wacana yang menguap bersama berita selanjutnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.