Polemik semakin memanas ketika Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai turut angkat bicara. Pigai menyebut warga yang ikut berburu begal sebagai tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sejumlah pakar hukum pun mengkritik sayembara ini sebagai kebijakan populis yang hanya menawarkan solusi jangka pendek tanpa menyentuh akar masalah kejahatan jalanan.
Kritik tersebut tidak serta-merta menggugurkan fakta di lapangan. Kapolda Jawa Barat melaporkan bahwa tren begal di wilayahnya memang menurun dalam beberapa hari pascapengumuman sayembara. Apakah ini korelasi atau kausalitas, masih perlu dikaji lebih jauh. Namun bagi Anton, angka itu cukup berbicara.
Yang jelas, sayembara ini memantik perdebatan yang jauh lebih dalam dari sekadar soal uang hadiah. Ini adalah pertanyaan tentang sejauh mana negara boleh mendelegasikan tugas keamanan kepada warganya, dan di titik mana partisipasi masyarakat berubah menjadi ancaman baru.
Kiril menutup pandangannya dengan solusi alternatif yang lebih terstruktur: libatkan masyarakat dalam pemetaan titik rawan kejahatan, perkuat patroli kepolisian di area tersebut, dan tingkatkan kapasitas Babinkamtibmas. Pendekatan ini, menurutnya, jauh lebih aman dan berkelanjutan ketimbang sayembara yang mengandalkan keberanian spontan warga di jalanan.
Perdebatan ini belum usai. Dan selama begal masih mengintai di jalanan Jawa Barat, kebijakan seperti sayembara Dedi Mulyadi — dengan segala kontroversinya — akan terus menjadi cermin dari dilema klasik antara efektivitas dan etika dalam penegakan keamanan publik.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.