JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Pemerintah pusat tidak ingin program Makan Bergizi Gratis berjalan setengah hati. Badan Gizi Nasional secara tegas meminta para kepala daerah dan Forkopimda turun langsung mengawasi dapur-dapur SPPG di wilayah mereka—bahkan jika harus dilakukan tengah malam.

Permintaan ini bukan sekadar imbauan biasa. Kepala BGN Sudaryono, yang kerap disapa Mas Dar, menyampaikan langsung instruksi tersebut dalam acara Peresmian SPPG Wilayah 3T dan Prevalensi Stunting Tinggi di 16 Provinsi Indonesia Timur, Jumat (2/10). Ia menegaskan bahwa peran pemda dalam menjaga kualitas program MBG bersifat krusial dan tidak bisa digantikan.

Sudaryono tak segan meminta inspeksi mendadak dilakukan di luar jam kerja normal. Menurutnya, pengawasan yang efektif justru sering kali perlu dilakukan pada waktu-waktu yang tidak terduga agar gambaran kondisi lapangan yang sesungguhnya bisa terlihat.

“Kami memohon kepada kepala daerah, Pak Bupati dan seluruh Forkopimda, termasuk Pak Gubernur, semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” ujar Sudaryono di hadapan para peserta acara.

Pernyataan itu bukan gertakan kosong. BGN sendiri mengaku sangat membuka pintu bagi pengawasan eksternal dari otoritas daerah, dan justru menginginkannya terjadi secara intensif dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Sidak yang dimaksud bukan sekadar meninjau kebersihan fisik dapur. BGN menetapkan cakupan inspeksi yang jauh lebih luas—mencakup kedisiplinan pengelola, keluhan dari pihak sekolah, kondisi sanitasi, hingga kesesuaian prosedur operasional yang berlaku di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.