Ia menunjuk langsung pada akar persoalannya: pembangunan yang selama ini cenderung mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi energi. Masyarakat di sekitar tambang dan pembangkit listrik justru sering menanggung beban paling berat—mulai dari penggusuran, kerusakan lingkungan, hingga tidak menikmati hasil produksi yang ada di depan mata mereka sendiri.
Dana bagi hasil bergeser ke tempat lain. Listrik diproduksi di sana, tapi warga setempat disingkirkan dan tetap gelap gulita. Dedi menegaskan ini sebagai ketidakadilan struktural yang harus segera dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah Jawa Barat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia menyebut pemerintah provinsi akan melakukan realokasi anggaran secara signifikan. Fokusnya adalah membiayai program-program yang benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat, bukan membiayai rutinitas birokrasi yang menghabiskan uang tanpa hasil nyata.
Dedi secara terang-terangan menyerang budaya birokrasi yang ia sebut sebagai pemborosan terselubung. Kunjungan kerja tanpa substansi, rapat dan konferensi yang tidak menghasilkan tindakan nyata, hingga pengadaan perangkat IT, laptop, dan layar digital besar yang diganti setiap tahun di setiap ruangan—semua itu, menurutnya, adalah bentuk pemborosan yang harus dihentikan.
“Berapa banyak uang yang kita habiskan untuk kegiatan rutin? Kunjungan kerja, rapat, seminar, memperindah ruangan. Tapi tidak ada makna yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.