JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Pemerintahan Prabowo Subianto kembali menggelontorkan paket bantuan sosial menjelang penghujung 2026. Kali ini, dua program besar disiapkan untuk meringankan beban jutaan keluarga dan pekerja Indonesia di kuartal keempat—sebuah langkah yang tak bisa dilepaskan dari aroma politik anggaran yang kian santer menjelang pergantian tahun.

Bantuan pangan menjadi andalan pertama. Sebanyak 33,2 juta keluarga penerima manfaat—mereka yang masuk kategori desil 1 hingga 4—akan menerima beras 10 kilogram selama tiga bulan. Distribusinya tidak dilakukan setiap bulan, melainkan dua kali: Oktober dan Desember. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp17,5 triliun untuk program ini.

Program kedua tak kalah menggiurkan di atas kertas. Bantuan Subsidi Upah atau BSU kembali dihidupkan, kali ini menyasar 13,3 juta pekerja dengan nilai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan—total Rp900 ribu per kepala. Anggaran yang disiapkan hampir menyentuh Rp12 triliun. Jika ditotal, dua program ini saja menguras kas negara hingga sekitar Rp31 triliun.

Yang menarik, pemerintah memilih momentum kuartal IV bukan tanpa alasan. Akhir tahun identik dengan tekanan ekonomi rumah tangga: kebutuhan anak sekolah, biaya akhir tahun, hingga lonjakan harga kebutuhan pokok. BSU dan bantuan pangan seolah menjadi pereda sementara dari nyeri struktural yang belum kunjung terobati.

Namun ada hal yang sering luput dari perhatian: siapa sebenarnya yang menentukan siapa masuk desil 1 sampai 4? Data kependudukan yang digunakan masih menjadi perdebatan panjang. Tak jarang, bantuan justru meleset sasaran—diterima mereka yang sebenarnya tak membutuhkan, sementara yang benar-benar miskin justru terlewat dari daftar.