JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Kehilangan pekerjaan bukan sekadar soal kehilangan penghasilan. Bagi jutaan pekerja Indonesia, pemutusan hubungan kerja berarti menghadapi ketidakpastian yang menghantam dari berbagai arah sekaligus, dari kebutuhan dapur yang terus berjalan hingga cicilan yang tidak kenal kata tunggu. Dan di tengah tekanan itu, hak pesangon yang seharusnya menjadi jaring pengaman justru kerap berubah menjadi sumber masalah baru.

Kenyataan pahit ini bukan sekadar cerita lama. Kementerian Ketenagakerjaan pernah menyinggung sendiri persoalan pesangon yang menggantung di sejumlah pabrik Jawa Tengah, di mana para pekerja harus menunggu berbulan-bulan bahkan lebih lama untuk mendapatkan uang yang sudah sah menjadi milik mereka secara hukum. Perusahaan bangkrut, operasional berhenti, tapi kewajiban kepada pekerja tidak ikut selesai begitu saja.

Pemerintah tampaknya menyadari celah besar ini. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, lahirlah sebuah mekanisme baru yang disebut Dana Cadangan Pesangon atau DCP. Idenya sederhana namun ambisius, perusahaan tidak boleh lagi menunda memikirkan pesangon sampai saat PHK benar-benar terjadi. Dana itu harus dipersiapkan sejak awal, sejak seorang pekerja pertama kali resmi berstatus karyawan tetap atau berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Logikanya memang masuk akal. Selama bertahun-tahun, model yang berlaku menempatkan perusahaan sebagai satu-satunya penanggung kewajiban pesangon. Ketika bisnis berjalan lancar, uang mengalir ke mana-mana, dari ekspansi usaha, pembelian aset, hingga bonus manajemen. Sementara itu, kewajiban pesangon yang mungkin jatuh tempo beberapa tahun kemudian nyaris tidak mendapat alokasi khusus. Hasilnya, persis saat perusahaan paling kesulitan secara finansial dan terpaksa melakukan PHK, itulah saat tagihan pesangon datang dengan jumlah paling besar.

Melalui sistem baru ini, perusahaan diwajibkan menyetorkan dana secara bertahap ke lembaga pemerintah yang akan ditunjuk sebagai pengelola. Dana yang sudah terkumpul itulah yang nantinya akan digunakan untuk membayar pesangon ketika hubungan kerja berakhir. Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun menjadi fondasi hukumnya, lengkap dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil yang dianggap tidak memiliki kapasitas yang sama dengan perusahaan besar.



Follow Widget