Ketua MUI: Koruptor Layak Dihukum Mati, Ini Alasan Syariahnya

4 Juli 2026 06:00

Pesan yang ingin disampaikan MUI sebetulnya sederhana: hukum harus adil, dan keadilan sejati tidak bisa ditawar atas nama prosedur. Ketika kejahatan sudah berdampak sebesar ini — menghancurkan kehidupan jutaan orang, mewariskan kemiskinan struktural kepada generasi berikutnya — maka respons hukumnya pun harus setimpal.

Apakah hukuman mati untuk koruptor akan pernah benar-benar diterapkan di Indonesia? Itu adalah pertanyaan politik yang jawabannya ada di tangan para pembuat undang-undang. Namun suara MUI setidaknya telah menjadi catatan penting: institusi keagamaan terbesar di negeri ini sudah lama menegaskan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi mereka yang mencuri dari rakyat.

FAQ

Apa dasar MUI menyatakan koruptor layak dihukum mati?
MUI mendasarkan sikap ini pada fatwa yang dikeluarkan sejak 2005, serta prinsip maqashid asy-syariah dalam hukum Islam — khususnya hifzhun nafs, yaitu kewajiban melindungi jiwa manusia. Korupsi dianggap melanggar prinsip ini karena merampas hak hidup jutaan rakyat miskin secara tidak langsung.

Mengapa MUI menolak argumen HAM yang digunakan para pembela koruptor?
MUI menilai argumen HAM yang digunakan untuk melindungi koruptor dari hukuman berat justru kontradiktif — karena korupsi itu sendiri telah melanggar HAM jutaan rakyat kecil yang kehilangan akses terhadap layanan dasar akibat dana negara yang dijarah.

Apakah hukuman mati untuk koruptor sudah berlaku di Indonesia?
Hingga saat ini hukuman mati untuk koruptor belum diterapkan secara resmi di Indonesia. MUI mendorong sinergitas antara ulama dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk mendorong pembaruan regulasi yang lebih tegas.

AI Summary

Ini adalah kejahatan yang membunuh — bukan dengan peluru atau senjata, melainkan dengan kemiskinan yang diciptakan secara sengaja oleh mereka yang seharusnya menjadi pelayan rakyat.

Dalam konteks itulah MUI memandang hukuman mati bagi koruptor bukan sebagai kekejaman, melainkan sebagai keadilan — keadilan bagi mereka yang selama ini menjadi korban diam-diam dari kejahatan kerah putih yang angkuh ini.

MUI menilai argumen HAM yang digunakan untuk melindungi koruptor dari hukuman berat justru kontradiktif — karena korupsi itu sendiri telah melanggar HAM jutaan rakyat kecil yang kehilangan akses terhadap layanan dasar akibat dana negara yang dijarah.

Basic summary