Fenomena serupa, kata Dedi, juga terjadi pada petugas kebersihan jalan. Ia menyebut sosok-sosok seperti pesepeda yang dulu rutin membersihkan rumput di pinggir jalan kini semakin jarang ditemukan, seiring sistem kerja yang makin berorientasi pada dokumentasi ketimbang hasil nyata di lapangan.
Ia menyentil birokrasi modern yang menurutnya lebih mengutamakan pencitraan ketimbang substansi kerja. “Yang penting pagi-pagi datang kumpul, difoto, dikirim, sudah berarti sudah menunaikan tugas,” katanya, menyebut fenomena tersebut sebagai bukti bahwa negeri ini tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan orang yang bekerja dengan tulus.
Dedi Mulyadi menutup pemaparannya dengan kritik terhadap sistem penggajian ASN yang menurutnya lebih menghargai status pendidikan dan jabatan struktural ketimbang kinerja profesional. Ia mengusulkan agar sistem penghargaan ke depan dibangun berdasarkan produktivitas kerja nyata, bukan tunjangan yang dibeda-bedakan berdasarkan rumpun jabatan semata.
Ia mencontohkan tukang sapu yang semula bekerja dengan rajin, namun kehilangan dedikasinya begitu diangkat menjadi ASN dan justru meminta pindah posisi. Menurutnya, pola pikir masyarakat yang selalu mendorong anak untuk menjadi pejabat struktural turut memperparah krisis tenaga kerja teknis di berbagai sektor, termasuk dunia proyek infrastruktur yang kini kesulitan mencari pejabat pembuat komitmen.
Sesi dialog ini menjadi gambaran bagaimana Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan gaya komunikasi blak-blakan, mengaitkan persoalan birokrasi modern dengan filosofi kepemimpinan, budaya lokal, hingga rujukan geopolitik global seperti konflik Iran. Pendekatannya yang tidak konvensional ini mendapat perhatian luas dari para calon pamong praja yang hadir dalam forum tersebut.



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.