Ia menyindir keras praktik birokrasi yang menurutnya hanya berhenti pada simbol kebangsaan tanpa menyentuh persoalan nyata di lapangan. “Tapi di depan sana ada anak yang dibunuh, di sebelah sana ada motor yang dicuri,” ujarnya menggambarkan kesenjangan antara seremoni dan kondisi riil masyarakat sekitar kampus pendidikan.
Dedi Mulyadi juga menyoroti sistem kenaikan pangkat di lingkungan ASN yang menurutnya keliru sejak desain dasarnya. Ia menilai pendidikan formal justru sering membuat pegawai meninggalkan pekerjaan utamanya demi mengejar gelar, alih-alih memperdalam keahlian di bidang yang sedang ditekuni.
Ia mencontohkan ASN yang bolak-balik tugas belajar ke Yogyakarta hingga Jepang selama bertahun-tahun, namun tak pernah benar-benar berkarya di posisinya. Akibatnya, kata dia, banyak pegawai yang justru terbebani utang akibat biaya pendidikan tambahan dan akhirnya kembali bekerja hanya untuk menutup utang tersebut.
Solusi yang ia tawarkan adalah membalik logika sertifikasi: pelatihan seharusnya mendatangi pegawai di tempat kerja, bukan sebaliknya. Sertifikat, menurutnya, semestinya menjadi penghargaan atas kinerja nyata yang sudah dicapai, bukan syarat administratif yang dikejar lebih dulu sebelum bekerja.
Ia juga menyinggung lemahnya kaderisasi tenaga teknis di lapangan, seperti petugas pengairan sawah dan penjaga aliran sungai yang kini makin sulit dicari penggantinya. Menurutnya, banyak saluran irigasi tersier dan primer yang tak lagi berfungsi optimal justru setelah proyek pembangunannya selesai, karena tenaga lapangan yang dulu rutin mengontrol kini sudah pensiun tanpa ada generasi penerus.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.