JATINANGOR, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak menahan diri ketika para Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menghujaninya dengan pertanyaan kritis. Dalam sebuah sesi dialog terbuka, ia membongkar habis persoalan klasik birokrasi Indonesia: nepotisme suku, budaya kerja seremonial, dan sistem penggajian yang dianggapnya keliru sejak akar.

Forum ini berlangsung di lingkungan IPDN dan menghadirkan tiga penanya dari kalangan taruna yang akan segera diwisuda sebagai pamong praja. Pertanyaan mereka tajam, mulai dari soal politik kepentingan dalam kebijakan publik, budaya kerja yang minim hasil nyata, hingga kekhawatiran soal primordialisme suku dalam birokrasi.

Praja Utama Saleh Adriana dari Jawa Barat membuka sesi dengan pertanyaan soal bagaimana menciptakan kembali spirit teknokratik di tengah kepentingan politik yang masih kental dalam pengambilan kebijakan. Disusul Praja Utama Putri Syarafandra dari Kalimantan Selatan yang menyoroti budaya kerja birokrasi yang menurutnya masih terjebak rutinitas administratif tanpa hasil nyata bagi masyarakat.

Penanya ketiga, seorang alumni IPDN angkatan 2024 asal Jawa yang kini delapan tahun mengabdi di Jawa Barat, mengangkat isu yang lebih sensitif. Ia menanyakan bagaimana Dedi Mulyadi menjamin profesionalitas tetap terjaga di tengah 87 ribu pegawai negeri sipil Jawa Barat yang berasal dari berbagai suku dan daerah, sementara di instansi lain kadang masih berlaku rekrutmen berbasis kedaerahan.

Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan soal primordialisme dengan analogi yang tak biasa: . Ia menyebut setiap bangsa secara alamiah memang punya kecenderungan mengutamakan kelompoknya sendiri, sama seperti orang Tionghoa atau Amerika yang lazim memprioritaskan sesama warganya dalam proyek bisnis.