Di antara regulasi yang telah mendapat persetujuan DPR adalah tiga undang-undang yang dipandang strategis. Pertama, UU Pengaturan Reforma Agraria—sebuah regulasi yang selama ini dinantikan untuk menata ulang kepemilikan dan penguasaan lahan yang kerap menjadi sumber konflik sosial di berbagai daerah. Kedua, UU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diharapkan memberikan kepastian hukum lebih kuat bagi jutaan tenaga kerja Indonesia. Ketiga, UU Satu Data Indonesia, regulasi yang dirancang untuk mengintegrasikan sistem data pemerintah demi mendorong efisiensi birokrasi dan akurasi perencanaan pembangunan.
Pengesahan ketiga undang-undang itu dipandang sebagai langkah maju dalam upaya memperkuat fondasi hukum bagi agenda pembangunan nasional. Reforma agraria, perlindungan buruh, dan tata kelola data merupakan tiga isu yang saling berkaitan erat dengan cita-cita pemerataan ekonomi yang diusung dalam APBN 2027.
Meski demikian, pekerjaan legislasi DPR belum selesai. Masih ada 13 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I dan belum tuntas dibahas. Dasco menyatakan bahwa seluruh RUU tersebut akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang berikutnya, yang dijadwalkan dimulai pada November 2026.
Dari gedung parlemen, pesan Dasco bergema jelas: APBN 2027 bukan dokumen anggaran biasa. Ia adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat—sebuah janji bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak dan sumber daya alam akan kembali dalam wujud kesejahteraan yang bisa dirasakan, bukan sekadar dicatat dalam laporan keuangan.
Apakah janji itu akan terwujud, tentu bergantung pada bagaimana pemerintah dan DPR menjalankan amanat yang mereka sendiri ikrarkan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.