JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan pesan yang tegas: anggaran negara bukan sekadar angka di atas kertas. Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026, Dasco menegaskan bahwa APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk mengangkat kehidupan rakyat—bukan hanya menggerakkan roda birokrasi.

Pernyataan itu bukan retorika kosong. Dasco secara eksplisit menyebut empat prioritas yang harus dijawab oleh APBN 2027: penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional, penguatan sektor riil, serta penyempitan kesenjangan sosial dan antarwilayah. Keempat hal itu, menurutnya, adalah ujian sesungguhnya bagi kebijakan fiskal Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.

“APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial,” ujar Dasco dalam pidato penutupan sidang.

Pernyataan itu muncul di tengah konteks yang tidak mudah. Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Harga komoditas yang bergejolak, tekanan nilai tukar, dan perlambatan ekonomi di sejumlah mitra dagang utama menjadi latar belakang yang mewarnai proses penyusunan APBN tahun ini. DPR bersama pemerintah, kata Dasco, telah mempertimbangkan kondisi-kondisi itu secara cermat sebelum angka-angka dalam APBN 2027 ditetapkan.

Namun Dasco mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh berdiri sendiri. Angka pertumbuhan yang membanggakan di atas kertas tidak berarti apa-apa bila tidak dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah. Indonesia, tegasnya, membutuhkan pertumbuhan yang inklusif—yang manfaatnya menyebar ke seluruh pelosok negeri, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi besar.

“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat,” katanya.

Kalimat itu seolah menjadi benang merah dari seluruh pidato Dasco. Tema besar yang diusung—” Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”—digambarkannya bukan sekadar jargon kampanye atau slogan masa sidang, melainkan sebuah komitmen yang harus bisa dibuktikan dengan kebijakan konkret dan alokasi anggaran yang tepat sasaran.

Dasco menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBN adalah uang rakyat. Oleh karena itu, setiap belanja negara harus dapat dipertanggungjawabkan—memberikan manfaat yang nyata, terukur, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh ada anggaran yang menguap tanpa dampak, apalagi yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

“ lebih tinggi sejahtera lebih cepat bukan sekadar tema, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujarnya.

Di luar pembahasan APBN, pidato penutupan itu juga menjadi momen Dasco menyampaikan laporan kinerja DPR selama Masa Persidangan I. Hasilnya cukup signifikan: sebanyak 20 rancangan undang-undang berhasil diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang dalam periode tersebut.

Di antara regulasi yang telah mendapat persetujuan DPR adalah tiga undang-undang yang dipandang strategis. Pertama, UU Pengaturan Reforma Agraria—sebuah regulasi yang selama ini dinantikan untuk menata ulang kepemilikan dan penguasaan lahan yang kerap menjadi sumber konflik sosial di berbagai daerah. Kedua, UU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang diharapkan memberikan kepastian hukum lebih kuat bagi jutaan tenaga kerja Indonesia. Ketiga, UU Satu Data Indonesia, regulasi yang dirancang untuk mengintegrasikan sistem data pemerintah demi mendorong efisiensi birokrasi dan akurasi perencanaan pembangunan.

Pengesahan ketiga undang-undang itu dipandang sebagai langkah maju dalam upaya memperkuat fondasi hukum bagi agenda pembangunan nasional. Reforma agraria, perlindungan buruh, dan tata kelola data merupakan tiga isu yang saling berkaitan erat dengan cita-cita pemerataan ekonomi yang diusung dalam APBN 2027.

Meski demikian, pekerjaan legislasi DPR belum selesai. Masih ada 13 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap pembicaraan tingkat I dan belum tuntas dibahas. Dasco menyatakan bahwa seluruh RUU tersebut akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang berikutnya, yang dijadwalkan dimulai pada November 2026.

Dari gedung parlemen, pesan Dasco bergema jelas: APBN 2027 bukan dokumen anggaran biasa. Ia adalah kontrak sosial antara negara dan rakyat—sebuah janji bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak dan sumber daya alam akan kembali dalam wujud kesejahteraan yang bisa dirasakan, bukan sekadar dicatat dalam laporan keuangan.

Apakah janji itu akan terwujud, tentu bergantung pada bagaimana pemerintah dan DPR menjalankan amanat yang mereka sendiri ikrarkan.



Follow Widget

about image