JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan pesan yang tegas: anggaran negara bukan sekadar angka di atas kertas. Di hadapan para anggota dewan dan tamu undangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026, Dasco menegaskan bahwa APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk mengangkat kehidupan rakyat—bukan hanya menggerakkan roda birokrasi.

Pernyataan itu bukan retorika kosong. Dasco secara eksplisit menyebut empat prioritas yang harus dijawab oleh APBN 2027: penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas nasional, penguatan sektor riil, serta penyempitan kesenjangan sosial dan antarwilayah. Keempat hal itu, menurutnya, adalah ujian sesungguhnya bagi kebijakan fiskal Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.

“APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial,” ujar Dasco dalam pidato penutupan sidang.

Pernyataan itu muncul di tengah konteks yang tidak mudah. Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Harga komoditas yang bergejolak, tekanan nilai tukar, dan perlambatan ekonomi di sejumlah mitra dagang utama menjadi latar belakang yang mewarnai proses penyusunan APBN tahun ini. DPR bersama pemerintah, kata Dasco, telah mempertimbangkan kondisi-kondisi itu secara cermat sebelum angka-angka dalam APBN 2027 ditetapkan.

Namun Dasco mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh berdiri sendiri. Angka pertumbuhan yang membanggakan di atas kertas tidak berarti apa-apa bila tidak dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah. Indonesia, tegasnya, membutuhkan pertumbuhan yang inklusif—yang manfaatnya menyebar ke seluruh pelosok negeri, bukan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi besar.