H. Syamsuddin, Kepala BPS Sinjai, mengingatkan bahwa ubinan bukan sekadar aktivitas pengukuran hasil panen di lapangan. Metode ini adalah instrumen statistik yang menopang sistem informasi pertanian nasional secara keseluruhan.
Angka-angka dari lahan seperti milik Kelompok Tani Taruncue ini kelak menjadi bagian dari kumpulan data besar yang digunakan pemerintah pusat untuk mengambil keputusan besar — mulai dari kebijakan impor dan ekspor beras, hingga langkah-langkah menjaga stabilitas harga pangan di pasar dalam negeri.
“Data hasil ubinan menjadi acuan utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis, mulai dari impor dan ekspor hingga menjaga stabilitas harga beras nasional,” tegas H. Syamsuddin.
Pernyataan itu menegaskan sesuatu yang kerap luput dari perhatian publik: bahwa ketahanan pangan nasional dimulai dari akurasi data di tingkat desa. Salah ukur di lapangan, salah arah pula kebijakan di pusat.
Bagi Kabupaten Sinjai, capaian ini tentu bukan akhir perjalanan. Produktivitas 5,2 ton per hektare menjadi batu pijakan — sekaligus tantangan untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan, pada musim tanam berikutnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.