Namun ia mengingatkan bahwa angka IPM tidak sesederhana yang terlihat. Rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM bukan hanya mengukur anak-anak yang kini bersekolah, melainkan seluruh penduduk Jawa Barat dari berbagai usia — termasuk generasi tua yang dulu tidak sempat mengenyam pendidikan. Karena itu, program pendidikan paket A, B, dan C harus diperluas secara masif agar angka ini bisa didongkrak secara signifikan.
Dedi juga menyinggung kesenjangan ekonomi antar wilayah. Menurutnya, standar upah dan biaya hidup di Bekasi tidak bisa disamakan begitu saja dengan Kuningan, Majalengka, Garut, atau Banjar. Masyarakat pedesaan yang tidak membeli air atau beras karena memproduksi sendiri memiliki kualitas hidup yang berbeda dari ukuran statistik pendapatan semata.
Dalam pidatonya, ia juga mengumumkan rencana perampingan birokrasi secara besar-besaran. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan digabung — dua menjadi satu, atau tiga menjadi satu — demi efisiensi fiskal yang menurutnya sudah tidak bisa ditunda.
Yang paling mengejutkan adalah rencana konsolidasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke dalam satu entitas bernama Sangga Buana, di luar Bank Jabar. Langkah ini diambil karena selama ini BUMD Jawa Barat dinilai lebih banyak menjadi beban keuangan daerah ketimbang memberikan kontribusi nyata. Ia bahkan menyebut ada direktur BUMD yang sudah ditahan, dan calon direktur yang sedang dalam proses hukum.
Menutup pidatonya, Dedi Mulyadi mengakui bahwa dirinya adalah gubernur yang paling sering dikritik saat ini — tidak hanya oleh warga Jawa Barat, tetapi dari seluruh penjuru Indonesia. Ia menyambut kritik itu dengan terbuka, bahkan berterima kasih. Baginya, kritik adalah bukti bahwa ia melakukan sesuatu yang nyata.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.