Bagi Dedi Mulyadi, konsep paripurna di luar gedung bukan hal baru. Saat menjabat Bupati Purwakarta, ia sudah kerap menggelar rapat paripurna peringatan hari jadi daerah di halaman Kantor Bupati. Kini, filosofi yang sama ia terapkan dalam skala yang jauh lebih besar sebagai gubernur.
Momen paling dinantikan malam itu adalah pidato Gubernur Dedi Mulyadi. Di hadapan para bupati, wali kota, anggota DPRD, dan tamu undangan, ia menyampaikan orasi yang panjang namun padat — bukan sekadar sambutan seremonial, melainkan paparan visi yang konkret dan penuh kritik diri.
Dedi membuka dengan pengakuan jujur. Pada usia 81 tahun, Jawa Barat semestinya sudah berada di puncak kemakmuran. Provinsi ini memiliki segalanya: potensi energi, pertanian, kelautan, panas bumi, tenaga air, energi surya, hingga kawasan industri manufaktur yang tersebar luas. Namun semua potensi itu, menurutnya, belum terkelola secara optimal.
Ia menyebut bahwa distorsi pembangunan antar daerah dan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota menjadi persoalan mendasar yang harus diatasi. Kuncinya, kata Dedi, ada pada apa yang ia sebut sebagai evaluasi anggaran — mekanisme yang memungkinkan gubernur mengarahkan prioritas belanja kabupaten dan kota agar sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Soal Indeks Pembangunan Manusia, Dedi tidak menghindar dari fakta yang tidak menyenangkan. Ia mengungkapkan bahwa sejak 2020, IPM Jawa Barat sempat melorot dari peringkat 10 nasional hingga ke peringkat 18. Perlahan naik kembali ke posisi 15 pada 2024, dan di 2025 mencatatkan kenaikan tertinggi secara nasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.