Selain soal BBM, rapat terbatas itu juga menyentuh persoalan pemadaman listrik yang masih menghantui sejumlah daerah, terutama di Kalimantan. Bahlil mengaku mendapat perintah langsung dari Presiden untuk segera menuntaskan masalah tersebut bersama PLN.
Bahlil mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan dari PLN, pemadaman yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan energi, melainkan berkaitan dengan proses pemeliharaan jaringan induk kelistrikan. Ia menegaskan bahwa ketersediaan energi secara keseluruhan tidak bermasalah.
Meski demikian, Bahlil berkomitmen untuk menyelesaikan gangguan tersebut dalam waktu dekat. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah terukur bersama PLN agar masyarakat di daerah terdampak segera mendapatkan pasokan listrik yang stabil.
Agenda lain yang dibahas dalam ratas itu adalah kebijakan hilirisasi, khususnya terkait perusahaan batu bara eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang kini mendapatkan perpanjangan dalam bentuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Prabowo memberikan arahan tegas: setiap perusahaan pemegang IUPK wajib menjalankan program hilirisasi sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban tersebut.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.