TKA sendiri bukan instrumen yang berdiri sendiri. Ia hadir sebagai bagian dari upaya besar pemerintah untuk membenahi ekosistem seleksi masuk perguruan tinggi. Dengan adanya penjurusan yang terstruktur, diharapkan hasil TKA menjadi lebih valid dan mencerminkan kemampuan akademis siswa secara lebih akurat dan terukur, bukan sekadar ujian hafalan yang bisa disiasati dengan bimbingan belajar intensif semata.
Kebijakan ini sejatinya merupakan respons langsung terhadap kritik yang sudah lama berhembus di kalangan akademisi dan praktisi pendidikan. Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pada era pemerintahan sebelumnya memang memberikan kebebasan besar kepada siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat. Namun kebebasan tanpa panduan yang memadai ternyata memunculkan persoalan tersendiri.
Di banyak sekolah, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya, implementasi Kurikulum Merdeka berjalan terseok-seok. Guru tidak selalu siap mengajar lintas materi, fasilitas penunjang kerap tidak mencukupi, dan siswa pada akhirnya bingung menentukan arah. Ironisnya, kebebasan yang dimaksudkan untuk memberdayakan justru kerap membuat siswa kebingungan tanpa kompas yang jelas.
Dengan kembalinya sistem penjurusan, pemerintah ingin mengembalikan arah yang lebih terstruktur dalam perjalanan akademis seorang pelajar SMA. Siswa akan diarahkan untuk memilih jalur IPA, IPS, atau Bahasa pada jenjang tertentu, dan pilihan tersebut akan membentuk peta belajar mereka hingga lulus dan siap melangkah ke perguruan tinggi.
Namun demikian, keputusan ini tidak serta-merta disambut tanpa pertanyaan. Berbagai kalangan, mulai dari orang tua, guru, hingga pemerhati pendidikan, langsung bereaksi dengan beragam tanggapan. Sebagian menyambut positif, melihatnya sebagai langkah pragmatis yang sudah lama dinantikan. Sebagian lain justru mengkhawatirkan potensi pengkotak-kotakan yang bisa membatasi ruang eksplorasi minat dan bakat siswa di usia yang masih berkembang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.