“Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih ya nanti akan diblacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID ,” tegas Budi.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga MinyaKita sebagai produk minyak goreng terjangkau bagi masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Program ini selama ini menjadi andalan untuk menekan gejolak harga minyak goreng di pasaran, terutama saat permintaan melonjak menjelang hari besar atau saat pasokan global terganggu.
Soal harga, Budi memastikan tidak ada perubahan. HET MinyaKita tetap bertahan di angka Rp15.700 per liter, tidak mengalami kenaikan meski ada dinamika harga minyak sawit mentah di tingkat global maupun domestik.
Namun, pemerintah tidak tinggal diam soal potensi kelangkaan atau distorsi pasokan. Budi mengungkapkan, kementeriannya sedang mengkaji opsi untuk memperbesar porsi distribusi MinyaKita lewat jalur BUMN Pangan, yang saat ini baru menyentuh angka minimal 35 persen dari total distribusi.
“Sekarang kan minimal 35 persen. Nah sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Bisa saja misalnya di atas 50 persen,” kata Budi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.