Tidak berhenti di soal listrik, Dedi juga menyoroti ketidakadilan di sektor kesehatan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi warga Jawa Barat yang pulang dari rumah sakit dengan lilitan utang hanya karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Tidak boleh ada lagi ibu yang melahirkan secara caesar, lalu kartu identitas bayinya ditahan pihak rumah sakit lantaran tagihan belum terlunasi.
“Tidak boleh ada lagi warga Jawa Barat yang mati tanpa sempat disentuh dokter,” tegasnya.
Untuk mewujudkan tekad itu, Dedi menyerukan sinergi menyeluruh antara pemerintah provinsi, DPRD Jawa Barat, aparat penegak hukum, TNI, hingga lembaga vertikal lainnya. Menurutnya, perbedaan kewenangan antara lembaga daerah dan vertikal tidak boleh menjadi alasan terbengkalainya kepentingan rakyat.
Di hadapan para pejabat, Dedi juga melontarkan kritik yang terasa seperti tamparan: para pemimpin harus berhenti menambah kendaraan dinas, berhenti memperindah fasilitas rumah jabatan dengan uang negara, dan berhenti meributkan kenaikan tunjangan. Semua pengeluaran yang bukan untuk rakyat, kata dia, harus ditunda demi menaikkan kualitas hidup warga Jawa Barat.
“Kita harus malu. Status kita seharusnya yang paling tegak menjunjung merah putih, bukan yang paling banyak meminta dari negara,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.