Kebijakan ini menjadi jawaban atas kegelisahan yang sudah bertahun-tahun disuarakan oleh organisasi guru di berbagai daerah. Banyak guru PPPK yang merasa status paruh waktu mereka tidak sebanding dengan beban kerja yang diemban setiap hari di dalam kelas.
Prasetyo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan status guru secepat mungkin. Bagi pemerintah, persoalan guru bukan sekadar urusan kepegawaian biasa, melainkan bagian dari fondasi pembangunan sistem pendidikan nasional yang lebih berkualitas.
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan besar pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan. Guru yang sejahtera dan memiliki kepastian status dinilai akan lebih fokus dan berdedikasi dalam mendidik generasi penerus bangsa.
Di lapangan, kebijakan ini disambut antusias oleh berbagai kalangan guru. Banyak yang sudah lama berjuang melalui jalur organisasi profesi maupun aksi kolektif untuk mendesak pemerintah memberikan kejelasan nasib mereka.
Proses seleksi PNS yang akan dibuka pada 2027 tentu menjadi momentum yang sangat dinantikan. Para guru PPPK penuh waktu kini memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi tersebut, baik dari sisi kompetensi maupun administrasi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.