Dengan kata lain, negara tetap aktif mengejar aset dan piutang dari para pihak yang masih berutang. Penyelesaian obligasi hanya berarti pemerintah sudah memenuhi sisi kewajibannya—sementara di sisi lain, upaya memulihkan hak negara dari para debitur BLBI terus dijalankan tanpa henti.
Langkah percepatan pelunasan ini juga akan berdampak pada ruang fiskal pemerintah ke depan. Dengan tidak adanya lagi cicilan obligasi BLBI dalam anggaran tahunan, pemerintah memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk mengalihkan sumber daya ke program-program prioritas lainnya.
Para ekonom dan pengamat fiskal umumnya memandang pelunasan lebih awal semacam ini sebagai sinyal positif terhadap kredibilitas fiskal suatu negara. Ini menunjukkan kemampuan manajemen keuangan negara yang solid, sekaligus memberi kepercayaan lebih kepada investor bahwa Indonesia serius dalam mengelola kewajibannya.
Bagi Presiden Prabowo sendiri, ini bisa menjadi salah satu capaian ekonomi yang dicatat dalam dua tahun pertama kepemimpinannya. Menyelesaikan warisan kewajiban yang sudah berusia hampir tiga dekade bukan perkara kecil—itu membutuhkan keputusan politik, kesiapan fiskal, dan keberanian untuk memprioritaskan penyelesaian masalah lama di tengah berbagai tuntutan pembangunan yang mendesak.
Krisis 1997–1998 memang telah lama berlalu. Tapi jejaknya, dalam bentuk surat utang yang terus bergulir dari satu era pemerintahan ke era berikutnya, baru kini benar-benar terhapus dari daftar kewajiban negara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.