JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Hampir tiga dekade lamanya, surat utang pemerintah yang lahir dari reruntuhan krisis ekonomi 1997–1998 menggantung sebagai beban warisan yang belum terselesaikan. Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kewajiban bersejarah itu akhirnya dinyatakan lunas—jauh lebih awal dari yang pernah direncanakan.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara usai dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa siang, 22 September 2026. Pertemuan itu menjadi momen penting dalam sejarah fiskal Indonesia—penanda bahwa salah satu luka terdalam krisis moneter akhirnya resmi ditutup.
Obligasi yang dimaksud adalah surat utang negara yang diterbitkan pemerintah untuk menangani dampak krisis keuangan 1997–1998, termasuk yang berkaitan dengan program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BLBI. Program penyelamatan perbankan kala itu memang berhasil mencegah kolapsnya sistem keuangan nasional, namun meninggalkan tagihan raksasa yang harus ditanggung negara selama puluhan tahun.
Jadwal pelunasan awalnya membentang panjang hingga tahun 2043. Artinya, generasi yang bahkan belum lahir saat krisis terjadi pun akan ikut menanggung beban itu. Namun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, kewajiban tersebut berhasil dipercepat dan diselesaikan secara penuh.
Menkeu Suahasil menjelaskan bahwa sumber dana untuk pelunasan ini berasal dari surplus Bank Indonesia yang kemudian disetor sebagai penerimaan negara. Langkah ini memungkinkan pemerintah melunasi kewajiban surat utang jauh sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, tanpa harus membebani pos anggaran lain secara langsung.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.