Kejadian ini bukan yang pertama kali Dedi Mulyadi tampil dengan pendekatan konfrontatif terhadap kepala daerah di bawah koordinasinya. Gubernur yang menjabat sejak awal 2024 itu memang dikenal kerap turun langsung dan tidak segan menegur secara terbuka jika menemukan persoalan yang dianggap tidak ditangani serius. Gayanya yang populis dan tanpa basa-basi membuatnya kerap menjadi sorotan publik.
Sementara itu, persoalan peredaran keras tertentu di Jawa Barat bukan isu baru. Beberapa kabupaten dan kota di provinsi ini tercatat sebagai titik rawan peredaran tramadol dan sejenisnya. Koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) selama ini dinilai belum cukup efektif untuk menekan angka peredaran secara signifikan.
Kota Cimahi, sebagai daerah padat penduduk yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, memang rentan terhadap masuknya berbagai jenis keras ilegal. Kondisi geografis dan demografis itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesehatan masyarakatnya.
Tekanan dari Dedi Mulyadi kemungkinan besar akan mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk segera mengambil langkah konkret. Namun publik menantikan lebih dari sekadar pernyataan “sedang disiapkan” — mereka menginginkan operasi nyata, penindakan terukur, dan kepastian bahwa aparat tidak akan mundur hanya karena ada tekanan dari kelompok-kelompok berpengaruh di balik bisnis gelap ini.
Dedi menutup pernyataannya dengan nada tegas: peredaran tramadol harus dihentikan, dan tidak ada ruang untuk kompromi dengan siapapun yang terlibat dalam jaringan tersebut — baik yang di depan layar maupun yang bersembunyi di balik label organisasi masyarakat sipil.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.