CIMAHI, PUNGGAWANEWS – Dalam forum resmi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terang-terangan menyemprot Wali Kota Cimahi Ngatiyana karena tak kunjung menindak maraknya peredaran tramadol di wilayahnya — bahkan mempertanyakan keberanian sang wali kota yang berlatar belakang perwira TNI.

Kritik pedas itu meluncur di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2026. Momen itu terjadi di sela Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling for Prevention (MCP) yang digelar KPK. Forum yang semestinya berfokus pada pencegahan korupsi itu justru menjadi panggung teguran terbuka dari gubernur kepada kepala daerahnya sendiri.

Dedi tidak berbasa-basi. Ia langsung menyoroti peredaran keras tertentu, khususnya tramadol, yang disebutnya telah memakan korban di tengah masyarakat Cimahi. Bukan hanya soal lambannya penindakan, ia juga menyinggung soal dugaan adanya oknum yang berlindung di balik label lembaga swadaya masyarakat — sebuah pola yang ia nilai menjadi penghalang utama penegakan hukum di lapangan.

“Gimana ini, banyak tramadol beredar. Ada warga juga yang jadi korban. Banyak LSM, sehingga tidak ada yang berani menindak. Masa Pak Wali yang berlatar belakang TNI tidak berani menindak?” Kalimat itu diucapkan Dedi langsung di hadapan Ngatiyana, tanpa tedeng aling-aling.

Sindiran soal latar belakang militer Ngatiyana bukan tanpa sebab. Dedi tampaknya ingin menegaskan bahwa seorang mantan perwira seharusnya memiliki nyali dan ketegasan lebih dalam menghadapi tekanan dari kelompok manapun, termasuk dari mereka yang diduga membekingi bisnis gelap keras di Cimahi.