Skema cash transfer ini bukan hal baru di dunia — banyak negara berkembang telah lebih dulu menerapkannya dan terbukti lebih efisien serta lebih mudah dimonitor. Indonesia kini tampak siap melangkah ke arah yang sama, dengan digitalisasi perlinsos sebagai infrastruktur dasarnya.
Model ini juga berpotensi mengurangi distorsi pasar yang kerap muncul akibat subsidi berbasis produk. Ketika subsidi diberikan langsung kepada orang, bukan kepada barang, mekanisme harga di pasar bisa bekerja lebih wajar dan alokasi sumber daya menjadi lebih efisien.
Namun tentu saja, transisi sebesar ini tidak bebas tantangan. Literasi digital masyarakat yang masih beragam, kesiapan infrastruktur di daerah terpencil, hingga keamanan data pribadi jutaan warga adalah sejumlah isu yang perlu dijawab tuntas sebelum sistem ini benar-benar berjalan penuh secara nasional.
Peluncuran pada 10 November mendatang bukan berarti semua persoalan itu sudah terselesaikan. Ia lebih tepat dipandang sebagai tonggak dimulainya babak baru, sebuah komitmen publik dari kepala negara bahwa arah perubahan tidak akan diputar balik.
Yang jelas, angka 11,5 juta kepala keluarga dalam sistem pada hari pertama laporan ini disampaikan kepada Presiden adalah sinyal yang sulit diabaikan. Mesin sudah berputar. Kini pertanyaannya adalah, seberapa cepat dan seberapa merata perubahan itu bisa dirasakan oleh jutaan keluarga Indonesia yang selama ini hanya bisa berharap bantuan benar-benar sampai ke tangan mereka.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.