Angka-angka itu berbicara lebih keras dari sekadar janji reformasi. Selama bertahun-tahun, masalah data yang tidak akurat menjadi momok dalam penyaluran bansos. Warga miskin yang benar-benar membutuhkan kerap luput, sementara sebagian penerima justru bukan yang paling memerlukan. Digitalisasi, setidaknya berdasarkan uji coba di Bali, tampaknya mulai memberikan jawaban atas persoalan klasik itu.
“Digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” ujar Firman.
Transparansi adalah kata kunci yang terus diulang dalam kesempatan itu. Bukan tanpa alasan — kepercayaan publik terhadap sistem bansos selama ini kerap terkikis oleh praktik-praktik yang tidak akuntabel, mulai dari manipulasi data di tingkat desa hingga kebocoran anggaran di berbagai lini penyaluran.
Dengan sistem digital yang terkoneksi langsung ke pusat, setiap transaksi dan setiap data penerima dapat dilacak dan diaudit secara real-time. Ini bukan hanya efisiensi — ini adalah pergeseran paradigma dalam tata kelola perlindungan sosial.
Luhut pun menyinggung soal arah kebijakan jangka panjang pemerintah dalam penyaluran bantuan. Ke depan, pemerintah berencana menggeser mekanisme subsidi dari berbasis produk menuju berbasis transfer langsung kepada individu penerima manfaat.
Artinya, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi pada komoditas tertentu seperti yang selama ini dikenal masyarakat. Sebagai gantinya, bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai yang langsung mengalir ke rekening atau dompet digital penerima, tanpa perantara produk.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.