Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat menambahkan rincian teknis yang menunjukkan betapa serius pemerintah menggarap sistem ini. Uji coba perlinsos digital saat ini telah menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia, tanpa terkecuali. Tidak ada satu pun daerah yang tertinggal dari proses pendataan awal ini.
Hingga 20 Oktober 2026, sudah 11,5 juta kepala keluarga tercatat dalam sistem digital perlinsos. Angka itu terus bergerak naik setiap harinya, didorong oleh lebih dari 600 ribu orang yang mendaftar melalui portal resmi perlinsos setiap hari. Ini bukan antrean di kantor kelurahan — ini adalah banjir pendaftaran digital yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengelolaan bansos di Indonesia.
Di lapangan, proses pendaftaran digerakkan oleh sekitar 775 ribu agen perlinsos yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Mereka menjadi ujung tombak, membantu masyarakat yang mungkin belum familiar dengan teknologi untuk bisa masuk ke dalam sistem dan terdaftar sebagai calon penerima manfaat.
Satu temuan paling menarik datang dari studi yang dilakukan DEN terhadap uji coba perlinsos digital di Provinsi Bali. Hasil kajian itu mengungkap sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan terbesar sistem bansos konvensional, yakni salah sasaran.
Firman menjelaskan bahwa dengan menggunakan sistem perlinsos digital, exclusion error, yaitu kondisi di mana warga yang berhak justru tidak mendapat bantuan, bisa ditekan hingga 24,1 persen. Sementara inclusion error, yaitu saat bantuan malah mengalir ke tangan yang tidak berhak, turun sebesar 4,1 persen.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.