Dalam pertemuan itu, Dedi juga menyinggung soal penanganan korban perdagangan manusia asal Jawa Barat yang ditemukan di luar daerah, termasuk di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ia menyatakan pemerintah provinsi menggunakan anggaran daerah untuk menjemput dan memulangkan korban. Alasannya sederhana: “Mereka anak Jawa Barat, maka gubernur bertanggung jawab atas keselamatan warganya.”
Dedi juga menyoroti peran ojek online sebagai ujung tombak pengamanan informal di jalanan. Menurutnya, para pengemudi ojol adalah “mata” yang beroperasi 24 jam di seluruh penjuru kota. Ia berencana membuat nomor khusus yang bisa dihubungi langsung melalui WhatsApp untuk melaporkan tindak kejahatan.
Ia bahkan telah memberikan hadiah Rp5 juta kepada seorang pengemudi ojol yang berhasil mencegah seorang anak membawa senjata tajam ke sebuah tawuran. Ke depan, pengemudi ojol yang berhasil mengamankan pelaku begal dan menyerahkannya langsung ke polisi — tanpa kekerasan — akan mendapat penghargaan serupa.
Namun ia mengingatkan dengan tegas: jangan sampai salah sasaran. Menahan pelaku terlalu lama atau bertindak berlebihan justru bisa mengubah posisi dari pahlawan menjadi tersangka. “Kalau lama-lama, kamu yang dianggap begal,” katanya, mengingatkan agar warga tetap berada dalam koridor hukum.
Dedi menutup pernyataannya dengan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat — dari Kapolda hingga media massa — dan menegaskan bahwa operasi pemberantasan kejahatan harus terus bergulir. Ia berharap operasi tidak berhenti di satu wilayah, melainkan bergerak ke Garut, Bogor, Cirebon, dan daerah-daerah rawan lainnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.