Ketua Umum DPP LPM RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, tampaknya satu frekuensi dengan harapan Dedi. Usai pengukuhan pengurus LPM di Bandung pada Jumat, 7 Agustus 2026, Doli menyatakan kesiapan organisasinya menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagi Doli, kemajuan Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada instruksi yang turun dari Jakarta ke daerah, dari provinsi ke kabupaten, dari kabupaten ke desa. Pendekatan itu, menurutnya, sudah waktunya dibalik. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek program pemerintah.
“Kemajuan Indonesia harus dimulai dari percepatan pembangunan desa dengan strategi yang tidak lagi sepenuhnya dari atas ke bawah, melainkan mengedepankan pendekatan dari bawah ke atas melalui partisipasi masyarakat,” ujar Doli tegas.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika pergantian pengurus. Di baliknya ada pengakuan bahwa selama ini pendekatan top-down memiliki keterbatasan nyata: lambat, sering meleset dari kebutuhan riil warga, dan rentan terhadap kebocoran anggaran.
Pendekatan bottom-up yang digaungkan Doli dan Dedi justru menempatkan LPM sebagai penjaga dana desa sekaligus perencana kebutuhan lokal yang paling tahu kondisi lapangan. Jika LPM berfungsi optimal, maka setiap rupiah dana desa bisa dipertanggungjawabkan langsung kepada warga, bukan hanya kepada auditor.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.