“Kita terus dampingi,” tegasnya. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja di desa adalah pintu masuk bagi berbagai bentuk eksploitasi manusia.
Tidak hanya TPPO, Dedi juga menyoroti tiga ancaman lain yang diam-diam menggerogoti ekonomi dan moral warga desa. Pertama, judi online. Di Jawa Barat, perputaran uang dari aktivitas ilegal ini telah menembus angka menggiurkan sekaligus memprihatinkan: Rp2,5 triliun. Angka itu bukan sekadar statistik — ia menggambarkan betapa besar potensi konsumsi produktif yang tersedot ke lubang hitam perjudian digital.
Kedua, pinjaman online ilegal yang menjerat warga desa dengan bunga mencekik dan penagihan intimidatif. Ketiga, peredaran keras jenis Tramadol yang kini telah merasuk ke warung-warung kecil di pelosok desa. Kombinasi tiga ancaman ini, menurut Dedi, bukan sekadar masalah lokal.
“Ini bukan sekadar , namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa,” kata Dedi. Ia menyerukan gerakan perlawanan terstruktur, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk menghadapi ancaman yang ia sebut sudah berskala luar biasa itu.
Di sinilah peran LPM menjadi krusial. Lembaga yang hadir di setiap desa dan kelurahan ini memiliki akses langsung ke akar rumput — sesuatu yang tidak dimiliki oleh birokrasi provinsi maupun kabupaten secara optimal. Dedi melihat LPM bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam arti administrasi, melainkan sebagai agen perubahan yang bergerak dari bawah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.