BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melempar tantangan serius kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: jadilah ujung tombak pembangunan desa, bukan sekadar ornamen kelembagaan. Di hadapan pengurus LPM yang baru dikukuhkan di Bandung, Sabtu, 9 Agustus 2026, Dedi menegaskan bahwa percepatan infrastruktur kerakyatan tidak bisa lagi menunggu instruksi dari atas.
Pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah bagi warga miskin, hingga pemasangan jaringan listrik — itulah daftar pekerjaan rumah yang disodorkan Dedi kepada LPM. Bukan sekadar daftar harapan, melainkan agenda konkret yang harus dieksekusi dengan memanfaatkan dana desa secara optimal.
“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan,” kata Dedi. Pernyataan itu bukan basa-basi seremonial. Di baliknya tersimpan keprihatinan mendalam atas kondisi ekonomi warga desa Jawa Barat yang dinilai masih rapuh.
Kerentanan ekonomi desa, bagi Dedi, bukan hanya soal infrastruktur yang tertinggal. Ia melihat hubungan langsung antara lemahnya penguatan ekonomi lokal dengan merebaknya Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Kasus terbaru yang ia angkat cukup mengejutkan: 12 warga Jawa Barat ditemukan menjadi korban penganiayaan dan pelecehan di tempat hiburan malam di Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Mereka berangkat dengan harapan sederhana — mendapat pekerjaan layak. Kenyataannya jauh dari itu. Upah tidak dibayar sesuai janji, penganiayaan terjadi, dan pelecehan dialami. Dedi memastikan pemerintah provinsi tengah berupaya memulangkan para korban sekaligus memproses pemilik tempat hiburan secara pidana.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.