JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras kepada para importir kedelai, Rabu, 10 Juni 2026. Siapa pun yang berani menaikkan harga kedelai secara sepihak, izin usahanya akan langsung dicabut.

Ancaman itu bukan sekadar gertakan. Amran menegaskan pemerintah memiliki instrumen nyata untuk menindak: rekomendasi impor yang selama ini menjadi pintu masuk bisnis kedelai ada di tangan Kementerian Pertanian. Tanpa rekomendasi itu, importir tidak bisa beroperasi.

“Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi,” ujar Amran dalam keterangannya. Pernyataan itu singkat, tapi nadanya jelas — pemerintah tidak sedang main-main.

Persoalan ini bermuara pada kekhawatiran terhadap nasib jutaan perajin tahu dan tempe di seluruh Indonesia. Mereka adalah kelompok usaha kecil yang sangat bergantung pada kedelai impor sebagai bahan baku utama. Setiap kenaikan harga, sekecil apa pun, langsung terasa di kantong mereka.

Amran menilai para importir kedelai tidak punya alasan kuat untuk menaikkan harga. Selama bertahun-tahun, mereka telah menikmati keuntungan dari bisnis impor yang berjalan lancar. Mengambil langkah yang merugikan pelaku usaha di hilir, kata Amran, bukan hanya tidak etis — tapi juga tidak akan ditoleransi.

“Anda sudah untung puluhan tahun,” sindir Amran kepada para pengusaha importir. “Tolong jangan menaikkan harga semena-mena.”

Data dari Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) per 8 Juni 2026 menunjukkan bahwa rata-rata harga kedelai di tingkat perajin secara nasional sudah menyentuh Rp11.126 per kilogram. Di Pulau Jawa, rata-rata harga tercatat Rp10.868 per kilogram, dengan titik tertinggi di angka Rp11.100 per kilogram.

Angka-angka itu memang belum melampaui batas yang ditetapkan pemerintah. Namun tren kenaikannya patut diwaspadai. Saat ini, Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir dipatok maksimal Rp11.500 per kilogram. Adapun harga di tingkat konsumen atau perajin tidak boleh menembus Rp12.000 per kilogram.

Pemerintah menyatakan akan aktif memantau pergerakan harga di lapangan. Jika ditemukan bukti bahwa kenaikan harga berdampak signifikan pada keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe, sanksi akan segera diberlakukan — termasuk penghentian rekomendasi impor bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan.

“Kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya,” tegas Amran. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pengawasan tidak akan bersifat pasif, melainkan proaktif dan berbasis data lapangan.

Langkah Amran ini mencerminkan perubahan sikap pemerintah yang semakin tegas dalam mengelola rantai pasok pangan strategis. Kedelai, meski sebagian besar masih harus diimpor, merupakan bahan pangan yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat luas — mulai dari warung tahu di pinggir jalan hingga industri tempe rumahan yang menjadi sandaran ekonomi keluarga.

Ketegasan Amran juga menjadi sinyal bahwa era di mana importir bisa leluasa menentukan harga tanpa konsekuensi berangsur berakhir. Pemerintah kini memposisikan diri bukan hanya sebagai regulator di atas kertas, tetapi sebagai pengawas aktif yang siap menggunakan kewenangannya.

Bagi perajin tahu dan tempe, pernyataan Amran tentu menjadi angin segar. Mereka sudah lama bergelut dengan tekanan biaya produksi yang tidak menentu. Kepastian harga kedelai adalah fondasi paling dasar agar usaha mereka bisa bertahan, bahkan berkembang.

Namun tantangan sesungguhnya ada di implementasi. Pengawasan harga di lapangan membutuhkan koordinasi lintas lembaga, data yang akurat dan real-time, serta respons yang cepat ketika penyimpangan terdeteksi. Ancaman tanpa sistem pemantauan yang kuat hanya akan menjadi retorika belaka.

Untuk saat ini, sinyal yang dikirimkan Amran cukup keras terdengar. Para importir kedelai kini tahu bahwa mereka berada dalam pengawasan ketat — dan bahwa setiap langkah yang merugikan perajin akan dibalas dengan konsekuensi nyata.

FAQ

Apa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada importir kedelai yang menaikkan harga?

Pemerintah dapat mencabut izin usaha importir dan menghentikan pemberian rekomendasi impor kedelai bagi pelaku usaha yang terbukti menaikkan harga secara sepihak di luar ketentuan yang berlaku.

Berapa batas harga kedelai yang ditetapkan pemerintah saat ini?

Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir dipatok maksimal Rp11.500 per kilogram, sedangkan harga di tingkat perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kilogram.

Mengapa harga kedelai sangat berpengaruh pada perajin tahu dan tempe?

Kedelai merupakan bahan baku utama produksi tahu dan tempe. Karena sebagian besar kedelai yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor, fluktuasi harga di tingkat importir langsung berdampak pada biaya produksi perajin skala kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerap kenaikan harga tersebut.