Di sisi penerimaan, APBN 2027 juga membawa target ambisius: tax ratio atau rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto dipatok naik menjadi 10,4 persen. Angka ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi fiskal nasional.
Budi menyambut target ini dengan apresiasi, sekaligus memberikan catatan penting. Fraksi Gerindra akan mengawal proses peningkatan penerimaan pajak agar tidak berujung pada penambahan beban bagi masyarakat dan dunia usaha. “Peningkatan tax ratio merupakan fondasi penting bagi APBN agar kapasitas pembiayaan berbagai program di pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.
Pernyataan ini penting dibaca dalam konteks yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, upaya menaikkan penerimaan pajak kerap berbenturan dengan kekhawatiran dunia usaha tentang tambahan kewajiban perpajakan. Gerindra tampaknya ingin memastikan bahwa kenaikan tax ratio dicapai bukan lewat tarif baru, melainkan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan kepatuhan.
APBN 2027 juga harus dibaca sebagai dokumen yang lahir di tengah situasi global yang tidak mudah. Ketidakpastian ekonomi dunia—mulai dari fluktuasi harga komoditas, tekanan geopolitik, hingga normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju—menjadi latar belakang yang tak bisa diabaikan saat menyusun anggaran negara.
Dalam kondisi seperti ini, inovasi pada sisi pembiayaan daerah menjadi langkah strategis. Alih-alih terus memperbesar beban APBN pusat, pemerintah membuka ruang bagi daerah untuk bergerak mandiri dengan dukungan operator investasi nasional. Ini semacam desentralisasi fiskal versi baru yang lebih fleksibel.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.