Prosedur penanganan kasus keracunan kini diberlakukan secara ketat dan berjenjang. Begitu ada laporan keracunan, dapur atau SPPG yang bersangkutan langsung dikirim ke lokasi yang ditentukan, kemudian ditangguhkan operasionalnya. Selama masa penangguhan, BGN melakukan investigasi berlapis: mulai dari pemeriksaan hasil laboratorium bersama dinas kesehatan setempat, evaluasi standar kebersihan dapur, hingga pemeriksaan internal terhadap seluruh staf yang bekerja di sana.
Pejabat yang paling bertanggung jawab—yakni kepala SPPG—menjadi prioritas utama pemeriksaan. Jika terbukti lalai, status kepegawaiannya sebagai ASN P3K bisa ikut dipertaruhkan. Sudaryono menegaskan bahwa hasil investigasi akan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan berikutnya, termasuk kemungkinan pemecatan total atau penolakan perpanjangan kontrak P3K.
“Kami ingin ini menjadi kasus pertama dan terakhir sejak saya menjadi kepala lembaga ini,” katanya.
BGN kini juga tengah menyiapkan sistem pengawasan digital yang dirancang untuk memantau seluruh rantai produksi makanan secara real-time. Sistem ini akan mencatat kapan sayuran mulai disiapkan, kapan proses memasak dimulai, berapa lama waktu memasak, hingga kandungan gizi dari setiap menu yang disajikan.
Orang tua, guru, kepala sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan nantinya bisa mengakses informasi ini secara terbuka—menu apa yang dimakan anak mereka hari ini, kemarin, dan apa rencana ke depan. Sudaryono menargetkan sistem ini mulai bisa dilihat perkembangannya pada akhir pekan ini atau paling lambat minggu depan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.