JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hal itu dengan nada keras di hadapan jajaran menteri dan kepala lembaga negara—sebuah sinyal bahwa pemerintah mulai kehilangan kesabaran menghadapi tiga bencana sekaligus yang menghantam Indonesia dalam waktu bersamaan.
Rabu sore, 16 September 2026, Presiden Prabowo memimpin langsung rapat virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Di layar yang sama, duduk barisan pejabat tinggi negara: dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga para kepala BNPB, BMKG, dan Basarnas. Agenda rapat bukan satu—melainkan tiga krisis nasional yang sedang berjalan bersamaan.
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatra menjadi sorotan paling tajam. Prabowo tak sekadar meminta laporan—ia mengeluarkan perintah yang terdengar seperti ultimatum. Tidak boleh ada lagi pembakaran hutan dan lahan dengan alasan apa pun. Titik.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan fakta yang mencengangkan di forum tersebut: lebih dari 95 korporasi telah teridentifikasi melanggar aturan terkait karhutla. Angka itu bukan sekadar statistik—ia adalah cermin dari lemahnya penegakan hukum yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan kini Presiden tampaknya tidak ingin menoleransi pengulangan yang sama.
Presiden memerintahkan agar penindakan dilakukan tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan atau lalai mencegah pembakaran. Bukan hanya pelaku langsung, tapi juga mereka yang seharusnya bertindak namun memilih diam.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.